Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan sikap partainya yang memilih menjadi oposisi adalah untuk kepentingan Masyarakat banyak, bukan untuk menjatuhkan Pemerintahan.
“Posisi kita di luar pemerintahan tiada lain untuk kepentingan masyarakat. Sebagai oposisi bukan berarti kita akan menjatuhkan pemerintahan, tetapi justru kita ingin mengajak pemerintahan ini kepada rel yang benar sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11).
Lebih lanjut, Sohibul mengatakan posisi PKS sebagai parpol oposisi diharapkan bisa terus memberikan masukan dan koreksi terhadap pelbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Tak hanya di sektor politik, namun PKS berkomitmen mengkoreksi kebijakan di sektor ekonomi maupun sistem ketatanegaraan secara umum karena dinilainya tak diurus secara profesional.
“Nah ucapan atau headline sebuah media yang menyebutkan ‘I dont read what i sign’ misalnya. Itu sebenarnya sudah mewakili tentang tata kelola negara ini tidak dikelola secara profesional,” kata Sohibul.
Kalimat ‘i dont read what i sign’ dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada 2015 lalu, merujuk soal kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil bagi pejabat yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tunjangan Uang Muka Kendaraan Bermotor Perorangan Pejabat Negara.
