Politisi Nasdem : Papua Belum Seutuhnya Kondusif
Politisi NasDem asal Papua, Sulaeman L. Hamzah mengatakan bahwa kondisi Papua saat ini masih mengalami ketegangan dan belum kondusif secara keseluruhan.
Menurutnya, selain karena insiden yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, ia menilai otonomi khusus yang diberikan kepada Papua tak menjawab permasalahan di tanah Cendrawasih.
Ia mengatakan, pemerintah tak serius menangani berbagai permasalahan di Papua, hingga gejolak berupa kerusuhan masih terjadi saat ini.
“Jadi di permukaan padam, tapi di bawah masih membara. Kesalahan terbesar itu mulai dari Otsus. Otsus ini digagas untuk menjawab seluruh kepentingan politik, tetapi dalam implementasinya pemerintah tidak serius untuk memberikan kewenangan penuh sesuai perintah undang-undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Selain itu, ia mengatakan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang disandang Papua banyak yang ditolak pemerintah.
“Alasan penolakannya tanpa keterangan. Yang pasti usulan-usulan itu sebagian besar tidak bisa dipenuhi, disetujui karena masih melihat situasi lebih lanjut,” jelasnya.
Kemudian, pemerintah menjawab hal itu dengan menggelontorkan dana pembangunan, tapi lagi-lagi kewenangan ada di pusat.
Ini artinya mengekang spirit masyarakat Papua yang ingin bisa mandiri, bisa mengelola hasil kekayaan alamnya dengan lebih baik. Itu semua menjadi akumulasi persoalan.
“Yang pasti, makin hari, keadaan makin rumit. Kalau para petinggi datang ke Papua melihat situasi sudah kondusif, lagi lagi saya bilang ini menyelesaikan masalah seperti ‘permukaan padam, tapi di bawah membara’,” tegasnya.
Dia mencontohkan permasalahan yang terjadi baru-baru ini.
Akumulasi persoalan masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan pemerintah dengan bijaksana.
“Tapi ini adalah akumulasi persoalan yang tidak disikapi serius oleh pemerintah pusat,” katanya.
Dia menegaskan, persoalan Papua saat ini tidak mungkin diselesaikan dengan satu kata ataupun satu kalimat.
Sulaeman merasa pemerintah gagal memberikan keadilan bagi masyarakat Papua.
“Kalau gambut ditutupi di permukaan, semakin dia tidak diberi air, semakin dia membara dan bisa keluar lagi asap baru. Kalau ditangani baik, maka di bawahpun akan padam,” pungkasnya.
