Wakil Ketua Umum PKB : Perebutan Pimpinan MPR Tak Perlu Sampai Ada Konflik
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Partainya memprioritaskan kebersamaan dan kekeluargaan, hingga tak perlu sampai menimbulkan konflik dalam hal perebutan Pimpinan MPR.
“Duduk bersama dulu antar fraksi, yang arahan ketua umum itu semuanya mengarah pada bagaimana caranya ada kebersamaan tidak ribut-ribut di DPR dan MPR itu aja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Lebih lanjut, ia menghormati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyiapkan draf revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) untuk menambah jumlah pimpinan MPR pada periode 2019-2024.
Draf yang telah disiapkan tersebut yakni pimpinan MPR menjadi 10 yakni 9 perwakilan fraksi serta 1 dari unsur DPD.
“Kita hargai semua pendapat yang ada, tapi kalau PKB mengedepankan kebersamaan, revisi atau tidak revisi asal bersama-sama itu udah bagus,” tegasnya.
“Bisa revisi atau tidak revisi tapi itu disepakati bersama, itu aja jangan ributlah soal apakah jadi 10 kursi, 9 kursi, 7 kursi atau seperti sekarang, asal mengedepankan kebersamaan dari partai yang ada semua terima enggak perlu revisi,” sambung Jazilul.
Sebelumnya, Baleg DPR RI telah menyiapkan draf revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3) untuk menambah jumlah pimpinan MPR pada periode 2019-2024.
“Yang saya pernah lihat itu di Baleg itu memang sudah dibuat suatu draf, draf ini adalah memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, itu hanya 9+1,” ujar Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).Menurut Firman, draf tersebut dipersiapkan sambil menunggu keputusan politik mengenai penambahan pimpinan MPR dari masing-masing partai politik.
“Ini masih dalam draf yang disiapkan oleh Baleg yang secara resmi bukan dari materi yang harus kita bahas, karena masih ada menunggu keputusan dari pimpinan partai,”katanya.
