Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dasep Kurnia Gunarudin di DPRD Kabupaten Bandung menyatakan kesedihannya usai mengetahui penilaian masyarakat.
Menurut Dasep, ketika masyarakat menilai DPRD Kabupaten Bandung lumpuh dalam menjalankan fungsinya, berarti keberadaan DPRD secara kelembagaan sudah mengecewakan harapan mereka.
“Secara pribadi Saya tidak bisa mengelak terhadap penilaian masyarakat semacam itu,” kata Dasep, Kamis (4/6/2020).
Dasep menyebutkan dalam bidang legislasi misalnya, pada 2020 ini belum pernah sekalipun badan yang mengurusi tentang legislasi yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengadakan kegiatan seperti rapat apalagi sampai membentuk atau mengawasi Perda.
“Kemudian, bidang penganggaran betul sekali apa yang dikatakan masyarakat, saya sendiri tidak tahu apa-apa. Lalu di bidang pengawasan pun nilai kita sangat jeblog,” ungkapnya.
Sehingga, Dasep menilai wajar kalau masyarakat kecewa dengan kinerja DPRD kabupaten Bandung, yang seharusnya menjadi lembaga demokratis. “Kita semua sepakat DPRD lembaga penjaga berdemokrasi tapi isinya otoritarian dan oligarki, karena demokrasi yang kita jalani cuma demokrasi prosedural bukan substantif,” tegas Dasep.
