Jazilul Fawaid Wakil Ketua Umum PKS setuju bahwa partai politik manapun tak boleh menggangu Jokowi dalam proses pemilihan Susunan Nama Menteri, itu hak prerogatif Presiden.
Menurut Jazilul, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya bisa memberikan masukan, apabila diminta presiden. Koalisi dan partai politik di dalamnya, menurut dia, tidak boleh mengganggu kewenangan itu. “Jadi partai-partai koalisi boleh memberikan masukan, tapi enggak boleh mengganggu kewenangan Pak Jokowi. Itu pesannya dan PKB setuju,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Pernyataan ini disampaikan Jazilul terkait Presiden Joko Widodo yang menegaskan keputusan susunan Kabinet Kerja menjadi hak prerogatifnya, sehingga ia tak ingin diganggu. Jazilul menilai, Jokowi sengaja menyampaikan hal tersebut, agar masyarakat mengetahui bahwa hanya presiden yang memiliki wewenang dalam menentukan susunan kabinet kerja jilid II. Dengan demikian, Jokowi menyampaikan pesan itu bukan untuk partai politik tertentu, tapi sebagai edukasi untuk masyarakat dan partai politik secara umum. “Mengedukasi publik juga kepada pengurus partai politik. Jadi presidensial itu menjadi wewenang penuh presiden dalam pembentukan kabinet,” ujar dia.
