“Terlebih Transparansi Internasional Indonesia pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30 sampai 40 persen terindikasi korupsi. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas,” ujarnya.
Syaikhu menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
Menurutnya, masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM ialah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi, seperti pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” tegas Syaikhu.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadyah Haedar Nashir juga mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Haedar Nashir meminta pemerintah Joko Widodo untuk mencari solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan dengan rencana kenaikan BBM.
