“Hari itu juga kita hubungi Menteri Urusan Haji dan Pak Dirjen hubungi Wakil Menteri Urusan Haji untuk menegosiasi, jadi kita bukan diam saja ketika mendengarkan atau tahu kenaikan ini,” jelasnya.
Sebelumya, Yaqut meminta penambahan anggaran pelaksanaan ibadah haji 2022 sebesar Rp1,5 triliun. Yaqut mengklaim penambahan itu untuk biaya operasional.
Adapun rinciannya jumlah penambahan anggaran mencapai Rp1.518.056.480.730. Jumlah itu terdiri dari biaya masyair haji reguler sebesar Rp1,4 triliun.
Lalu, sebanyak Rp9 miliar untuk penambahan biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Sementara itu, ada pula tambahan lain seperti technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp25 miliar.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menanggapi usulan Menag itu.
Diah menilai membengkaknya biaya operasional haji itu disebabkan masih lemahnya diplomasi Kemenag ke pemerintah Arab Saudi. Ia mengatakan hal ini sebetulnya persoalan sistematis.
“Ini kan [penyelenggaraan] haji enggak ketemu di ujung, [tapi] dari awal [komunikasi] gitu. Kalau selama ini, kita soal komunikasi atau diplomasi kita masih lemah, itu menurut saya problem kita berhadapan dengan pemerintah Arab Saudi dan mungkin juga pemerintah negara lain soal diskusi haji,” ujar Diah dalam rapat kerja.
