Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai kebijakan Pemerintah soal dinaikannya iuran BPJS itu sangat membebani masyarakat.
Menurut dia, menaikkan iuran tidak adil, karena akar masalah ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat. Dia meminta agar pemerintah tidak membebani rakyat terhadap masalah yang bersumber dari BPJS Kesehatan.
“Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS Kesehatan justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan,” kata Mardani melalui akun resminya, Ahad (1/9).
Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah. Setidaknya ada 6 akar masalah menurut BPKP.
Pertama, banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data. Untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori.
“Misalnya kategori D ngakunya C, kategori B ngakunya A. Ini supaya rumah sakit tsb dapat per unit lebih besar,” ucapnya.
