Partaiku.id – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan jelaskan secara gamblang ihwal big data yang diklaim menjadi suara masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menurut dia, big data Luhut akan digunakan sebagai referensi PKB terkait usulan Pemilu ditunda.
“Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi,” kata Jazilul di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Ditanya kebenaran big data yang digunakan oleh Luhut, Jazilul mengaku tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya, hal tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada Luhut.
“Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut, kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR tersebut menilai big data Luhut bisa menjadi pertimbangan usulan penundaan pemilu. Hal itu, imbuh dia, bisa jadi bahan untuk MPR mendorong amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak untuk membuka big data yang dia klaim mendukung penundaan Pemilu 2024. Luhut menegaskan data yang dirinya sampaikan adalah data asli.
