Partaiku.id – Secara maraton, Ketua DPW PKS Papua Barat terpilih, Syaiful Maliki Arief, melakukan konsolidasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) se-Sorong Raya. Pertemuan konsolidasi dilaksanakan beberapa kali di tempat yang berbeda (2-4/1/2021).
“Konsolidasi Struktur DPTD ini dilaksanakan sesuai amanah Muswil. Seluruh Struktur partai harus segera menyusun kepengurusan maksimal dua pekan setelah dilantik,” papar mantan ketua DPD PKS Sorong tersebut.
Selama empat belas hari pasca dilantik, Syaiful melakukan jaulah untuk memastikan kepengurusan di level wilayah dan daerah sudah terbentuk. “Jadi, berdasar amanah Muswil terebut, kami melakukan jaulah ke semua DPD di Sorong Raya untuk membantu proses penyusunan struktur serta melakukan konsolidasi struktur pada masing-masing DPTD,” lanjutnya.
Meskipun baru dilantik, kepengurusan DPTW PKS Papua Barat telah menyelesaikan konsolidasi pengurus di tingkatan DPD se-Sorong Raya meliputi: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambraw, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat.
BeritaTerkait
“Semua DPD kami jaulahi kecuali Kabupaten Raja Ampat. Karena cukup jauh, maka koordinasi kami lakukan melalui daring,” terang Syaiful.
Pria yang juga Anggota DPR Provinsi Papua Barat ini menekankan, bahwa target empat belas hari pasca muswil 28 Desember 2020 yang lalu akan dilanjutkan dengan penyusunan program pada agenda rakerwil nanti.
“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan rakerwil. Rakerwil ini nanti akan disosialisasikan program-program yang menjadi amanat munas. Hasil dari Rakerwil inilah yang akan dibreakdown kepada DPD sebagai amanat munas dan muswil dengan kepengurusan yang baru,”tandasnya.
Konsolidasi untuk daerah Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Bintuni akan dilakukan segera setelah Syaiful menyelesaikan tugasnya di Sorong Raya. “Untuk kabupaten-kabupaten lain akan segera menyusul setelah konsolidasi se-Sorong Raya. Sedangkan Kabupaten Manokwari sudah kemarin pasca muswil,” imbuh pria kelahiran Surabaya tersebut.
Selama pelaksanaan konsolidasi di tingkat DPTD berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Meski DPD di wilayah Papua Barat tidak hanya ditempuh melalui jalur darat, namun tidak menghambat koordinasi. “Fasilitas daring saat ini, juga membantu memudahkan koordinasi untuk daerah yang tidak dapat diakses secara langsug,” pungkasnya.
