Menurutnya, MPR hanya menetapkan. Tapi konsepsi pembangunan nasional disusun oleh Bappenas dan Badan Riset Nasional untuk menyiapkan konsep pembangunan jangka panjang.
“Karena pembangunan nasional itu konsep teknokratis. Harus dibuat dan disusun para ahli. Tidak mungkin anggota MPR yang adalah politisi punya kemampuan teknokratis. Maka sikap pdip, posisi mpr menetapkan pembangunan nasional. Tentu saja harmonisasi haluan lembaga lainnya,” jelas dia.
“Nanti bappenas dalam bekerja akan mengundang pakar, ahli, teknokrat, kampus dsb. Melibatkan masyarakat untuk membangun konsep pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat itu pasti lebih terakomodasi dgn lebih baik,” tutup Basarah.
Page 2 of 2
