Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah menegaskan kembalinya haluan negara sebagai panduan pemerintah, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, dalam pembangunan.
Basarah menyatakan haluan negara diperlukan agar pembangunan di Indonesia semakin merata antara pusat dan daerah.
“Kita harapkan kesinambungan pembangunan. Kesinambungan, kontinuitas, terencana, terukur sehingga masa depan pembangunan nasional Indonesia tidak tergantung selera masing-masing Presiden Gubernur, Bupati, Walikota terpilih,” kata Basarah saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).
Menurutnya dengan haluan negara rakyat punya kepastian pembangunan nasional. “Presiden gubernur boleh berganti. Tapi kepastian pembangunan nasional yang diperlukan rakyat harus dijaga. Negara harus menjaganya,” sambung dia.
Untuk menghidupkan kembali haluan negara, ujar Basarah, maka diperlukan amandemen terbatas UUD 1945. Ia mengatakan PDI Perjuangan akan mendorong agar amandemen itu segera dilakukan.
“Lembaga negara yang menurut pdip berwenang mewakili aspirasi rakyat menyiapkan haluan adalah MPR. Karena MPR perwakilan politik dan daerah. Maka karena kita menambah wewenang MPR untuk menetapkan haluan maka cara perubahan konstitusinya adalah lewat perubahan terbatas UU 45,” jelas dia.
Menurutnya, MPR hanya menetapkan. Tapi konsepsi pembangunan nasional disusun oleh Bappenas dan Badan Riset Nasional untuk menyiapkan konsep pembangunan jangka panjang.
“Karena pembangunan nasional itu konsep teknokratis. Harus dibuat dan disusun para ahli. Tidak mungkin anggota MPR yang adalah politisi punya kemampuan teknokratis. Maka sikap pdip, posisi mpr menetapkan pembangunan nasional. Tentu saja harmonisasi haluan lembaga lainnya,” jelas dia.
“Nanti bappenas dalam bekerja akan mengundang pakar, ahli, teknokrat, kampus dsb. Melibatkan masyarakat untuk membangun konsep pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat itu pasti lebih terakomodasi dgn lebih baik,” tutup Basarah.
