Pemerintah RI Harus Pro Aktif Pada Konflik Di Kashmir
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini merasa prihatin akan nasib warga sipil, orang tua,wanita dan anak-anak di Kashmir dan Pakistan.
Berdasarkan informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer atau paramiliter India. Menurut Jazuli, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam, demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.
“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/8).
Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.
“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana,” kata Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.
“Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” kata Jazuli.
Diketahui setelah tanggal 5 Agustus 2019, situasi Kashmir memanas usai India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade. Hal ini menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan.
