Partaiku.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang di wilayah konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan dengan tingkat biodiversitas laut tertinggi di dunia.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa pencabutan ini merupakan langkah maju dalam mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem yang bernilai strategis bagi Indonesia maupun dunia.
“PKS memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo. Raja Ampat bukan sekadar wilayah geografis, tapi juga kawasan konservasi global yang harus dijaga dari aktivitas ekstraktif,” kata Kholid dalam pernyataannya, Selasa (10/6/2025).
Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut harus menjadi permulaan dari penataan ulang izin-izin tambang lain yang berada di wilayah serupa, terutama yang berpotensi menimbulkan konflik ekologis maupun sosial.
“Kita butuh regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Bukan hanya mencabut izin, tetapi juga merancang langkah pemulihan dan perlindungan jangka panjang, termasuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah terdampak,” ujarnya.
Fraksi PKS di DPR RI sebelumnya juga telah menegaskan penolakan terhadap eksploitasi sumber daya alam di kawasan-kawasan konservasi. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, menyebut Raja Ampat sebagai kawasan yang tak boleh dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.
“Raja Ampat adalah episentrum kekayaan laut dunia. Dengan lebih dari 1.600 jenis ikan, 75 persen spesies karang global, dan habitat penyu yang langka, kawasan ini tidak bisa digantikan. Karena itu, aktivitas tambang harus dihentikan secara total dan permanen,” kata Riyono.
Senada, Al-Qassam Kasuba, anggota DPR RI dari dapil Maluku Utara, menyatakan bahwa keputusan mencabut izin tambang mencerminkan langkah awal untuk menunjukkan posisi Indonesia dalam peta konservasi dunia.
“Kita memiliki tanggung jawab moral dan ekologis untuk menjaga kawasan seperti Raja Ampat. Dunia melihat Indonesia, dan sudah saatnya kita menjadi teladan dalam perlindungan laut,” ujarnya.
PKS memastikan akan terus mengawal kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Menurut Kholid, pencabutan izin tambang ini tidak hanya penting sebagai langkah penyelamatan lingkungan, tetapi juga sebagai simbol bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan harus mengutamakan keberlanjutan, bukan sekadar orientasi ekonomi jangka pendek.
“Ini adalah momentum penting yang harus dijaga. Keputusan ini bisa menjadi titik balik dalam perumusan arah pembangunan nasional yang lebih adil secara ekologis dan berorientasi pada generasi mendatang,” tutup Kholid.
