Perlunya Pengakuan Legal dan Jaminan Keamanan
PKS juga menuntut pemerintah untuk segera memberikan dasar hukum yang jelas bagi status driver online sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, khususnya di wilayah perkotaan.
“Legalitas bukan hanya soal izin, tapi juga perlindungan. Harus ada aturan yang menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka di jalan,” tutur Rusdi.
Fasilitas keamanan seperti panic button, sistem pelacakan real-time, dan pendampingan hukum saat terjadi insiden disebut sebagai langkah konkret yang wajib disiapkan oleh pemerintah maupun pihak aplikator.
Ketiadaan Jaminan Sosial Jadi Masalah Serius
Masalah lainnya, kata Rusdi, adalah status para driver yang masih dikategorikan sebagai “mitra” oleh aplikator, sehingga tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial formal seperti:
BPJS Kesehatan
Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Pensiun
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
“Kondisi ini memaksa banyak driver tetap bekerja meski sudah lanjut usia atau sakit. Karena tak ada jaminan, mereka tidak punya pilihan selain terus menarik,” ungkapnya.
