Banyaknya kendala buruk terkait program pemerintah Jawa Barat yakni pembagian Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak covid-19.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya, menegaskan sebaiknya program tersebut dihentikan dan dialihkan dari Bantuan Non Tunai (BNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Mulai munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kualitas bantuan sosial dari Pemprov Jabar, sebagai anggota DPRD Jabar, mengusulkan program tersebut dihentikan dari non tunai. Ini ternyata semakin membahana kekurang-kekurangannya,” ujar Abdul Hadi Wijaya, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Ahad (10/5/2020).
Dikatakannya, dalam program bansos non tunai pertama yang menjadi persoalan adalah susahnya pendistribusian yang harus sampai ke pelosok. “Ini justru dalam pengiriman lambat akan berdampak terhadap pengiriman yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Yang kedua persoalan yang terjadi dilapangan, menurutnya, pada kualitas yang saat ini sudah mulai terangkat ke publik. Seperti di Garut adanya telor busuk “Telor Berading”, jika memang itu telor berading berarti pemerintah menyuruh masyarakatnya mengkonsumsi.
