PKS Minta Jokowi Gerak Cepat Tangani Kabut Asap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Chairul Anwar meminta kepada Presiden Jokowi agar segera menangani dengan cepat permasalahan kabut asap yang semakin hari semakin meluas.
Hal itu disampaikan anggota FPKS DPR RI Chairul Anwar, Jumat (13/9).
“Kami meminta Presiden Jokowi untuk gerak cepat dalam menangani bencana kabut asap yang terjadi, kondisi saat ini sudah pada level berbahaya bagi masyarakat yang terdampak,” kata Chairul.
Anggota DPR RI dari dapil Riau 1 ini, berharap Presiden mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki pemerintah untuk segera memberikan bantuan kongkrit kepada rakyat yang terdampak bencana kabut asap ini.
“Pemerintah harus memberikan langkah kongkrit dalam menolong masyarakat yang terdampak, seluruh potensi yang dimiliki pemerintah harus dikerahkan dalam menolong masyarakat, terutama masyarkat yang rentan seperti anak-anak, lansia dan ibu hamil, jangan sampai jatuh banyak korban yang lebih banyak lagi,” desak Chairul.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai data hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 605 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 163 titik dan Riau 29 titik.
Selain itu, di Kalimatan Utara terdapat 23 titik api, Kalimantan Timur 20 titik, Sumatera Selatan 19 titik, Bangka Belitung, 14 titik, Kalimantan selatan 14 titik, dan Jambi 3 titik api.
Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kata Chairul sudah menjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini,
“Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyeluruh, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah antara lain penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hukum, dalam waktu dekat ini juga pemerintah harus segera memadamkan titik api yang ada saat ini,” ungkapnya.
Dibiarkan berlarut-larut, kata Chairul, maka akan berdampak terhadap semua bidang dan bahkan bisa memberikan kerugian yang sangat besar kepada daerah-daerah yang terdampak.
Karena itu Chairul meminta agar semua pihak dari pusat hingga ke daerah turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.
