Putusan dari Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan menuai polemik. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi ekonomi bangsa dalam keadaan kritis.
Dalam hitungan Bappenas, negara membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Sementara ekonomi bangsa dalam keadaan sulit, dan ini didukung dengan masalah BPJS yang tekor dan APBN yang mengalami defisit.
“Tentunya angka tersebut akan sulit dicapai ditengah persoalan ekonomi yang serba sulit. Misalkan saja BPJS tekor 28 Trilyun, sedangkan APBN defisit 127 Trilyun. Tentunya kita tidak ingin menambah lagi hutang, karena angkanya saat ini telah mencapai 4.034 Trilyun,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi lewat pesan tertulisnya, Kamis (8/8).
Anggota Komisi III DPR-RI ini berharap Pemerintah mengurungkan niatnya untuk memindahkan ibukota negara ke kalimantan. Pasalnya, pemindahan ibu kota bukanlah ide sederhana.
“Jadi harus dipikirkan secara matang. Sebenarnya ini bukan ide baru, saya pernah membaca usulan pemindahan ibu kota juga pernah disampaikan Semaun,” harapnya.
