Partaiku.id – Kalangan pekerja kembali melakukan unjuk rasa besar ke DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah ke DPR. Kalangan pekerja menolak draf tersebut karena dinilai sangat merugikan pekerja serta meminta DPR lebih intensif melibatkan pekerja dalam pembahasan draf RUU Cipta Kerja.
Kalangan Pekerja juga meminta pemerintah dan DPR lebih memberikan perhatian terhadap banyaknya PHK akibat pandemi ini dan hak-hak pekerja yang tidak terlindungi.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah memperhatikan suara buruh dalam draf RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR. Keberatan pekerja seperti penghapusan upah minimum regional maupun sektoral, pemberlakukan upah per jam yang berpotensi memotong penghasilan pekerja kelas bawah dan pengurangan uang penghargaan masa kerja perlu mendapat perhatian.
“Termasuk penggunaan buruh outsourcing dan kontrak seumur hidup yang semula dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu, menjadi untuk semua jenis pekerjaan,” papar Mufida dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Mufida mengajak DPR untuk memperhatikan betul masukan dari para pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini dan menolak pasal-pasal dari draf RUU yang merugikan pekerja. Dan Pekerja disini mencakup semua pekerja di semua sektor, termasuk sektor pendidikan.
