Menurut Sigit, dari pengalamanan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat.
“Jadi, ke depan, peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang seperti apa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Sigit.
Hal ini diperkuat dengan laporan Bank Dunia yang menyatakan Proyek Infrastruktur Jokowi diperiode lalu berkualitas rendah.
Dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program, Juni 2018, Bank Dunia menyampaikan Pembangunan infrastuktur Indoneisa tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang.
Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai, untuk mengkoordinasi Goverment Contractinf Agency (CGA) sehingga memberikan hasil analisis terbaik untuk setiap proyek.
Hal ini membuat Indonesia kalah bersaing investasi dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dam Vietnam.
