Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo meminta agar pemerintah lebih proaktif dalam merencanakan belanja infrastruktur agar dapat membangun indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang.
Hal itu disampaikan Sigit mengingat selama periode pertama pemerintahan Jokowi alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur memang naik 100 persen dari Rp 206,6 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 415 triliun di tahun 2019. Dan kita apresiasi itu. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55 persen. Dan angka pertumbuhan stagnan di 5 persen. Ini sangat menyedihkan,” Kata Sigit dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Jumat (25/10/2019).
Namun, berdasarkan data BPS, penurunan angka kemiskinan selama periode I Jokowi hanya turun 1,55 persen dari sekitar 10,96 persen di bulan September 2014 menjadi 9,41 persen di bulan Maret 2019.
“Alokasi infrastruktur naik 100 persen, tetapi hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan bertolak belakang dari keinginan presiden yang optimis tahun 2045 seabad Indonesia merdeka Indonesia menjadi negara maju dengan penghasilan rata-rata per orang per bulan Rp 27 juta rupiah,” kata Sigit.
