Presiden Partai PKS beranggapan bahwa Politik di Indonesia masih belum memberikan dampat positif ke Masyarakat.
“Pascareformasi, Indonesia memang keluar dari jebakan otoritarianisme Orde Baru. Namun Indonesia hingga kini masih belum berhasil menuntaskan transisi demokrasinya. Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi demokrasi substansial. Selama 20 tahun lebih proses demokratisasi pascareformasi, Indonesia kembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain,” kata Sohibul dalam amanat upacara HUT ke-74 RI sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (17/8/2019).
Empat faktor yang menyebabkan sistem demokrasi terjebak dalam prosedural, menurut Sohibul, dipengaruhi oleh jebakan politik yang berbiaya mahal, hegemoni oliogarki, politik saling menyandera, dan politik yang involutif.
“Politik kita berputar-putar pada dirinya, tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Politiknya gaduh sendiri tanpa memberi dampak kemajuan di sektor-sektor lain. Politik jadi tercerabut dari fungsinya sebagai dinamo perubahan ke arah yang lebih baik baik dari sisi ekonomi dan kesejahteraan maupun dari sisi harmoni sosial kemasyarakatan,” lanjut Sohibul.
BeritaTerkait
Padahal, menurut Sohibul, demokrasi harus dapat memberikan ruang dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Substansi misi dari demokrasi adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya menguntungkan bagi segelintir kelompok saja. Karena tujuan dari demokrasi adalah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga agar rasa keadilan (sense of justice) dan rasa kesetaraan (sense of equity) terwujud. Keadilan sosial merupakan sila ke-5 Pancasila yang menjadi prasyarat terwujudnya sila ke-3 Pancasila, yakni persatuan bangsa. Tanpa ada keadilan sosial, tidak akan ada persatuan bangsa,” terang Sohibul.
