Seperti yang diketahui bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sudah berencana dan meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Banyak sekali masukan untuk Pak Jokowi tentang hal ini, karena pemindahan Ibu Kota akan menghabiskan Uang Negara yang Sangat Besar.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ada beberapa catatan soal rencana pemerintah dalam pemindahan ibu kota. Seperti aspek ekonomis, yuridis, dan ekologis.
“Intinya harus hati-hati. Enggak bisa cuma minta izin, tetapi harus dijalankan prosesnya,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (20/8).
Selain itu, Mardani juga menyarankan pemerintah yang harus melakukan revisi UU tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke pulau Kalimantan. Sehingga perlu bersiap-siap dari saat ini.
“Jadi pasti ada revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus diubah,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga mengatakan, rencana pemerintah belum terlalu matang seperti kurang serius dalam melakukan pemindahan ibu kota. Sebab saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin memindahkan ibu kota tidak disertai dengan alokasi anggaran pemerintah.
