“Padahal Pak Jokowi sudah ngomong di forum resmi. Kalau dia sudah (ngomong) di acara resmi mestinya sudah bisa kelihatan di postur APBN-nya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu dalam pemindahan ibu kota ini pemerintah harus transparan ke publik dalam segala hal. Karena masyarakat tahu anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota pasti memakan biaya banyak.
“Kalau seperti itu ya harus terbuka pada publik, harus transparan,” ungkapnya.
Sampai saat ini Komisi II DPR juga belum menerima dokumen dari pemerintah tentang rencana pemindahan ibu kota tersebut. Komisi II juga siap berdiskusi dengan pemerintah mengenai pemindahan ibu kota itu.
“Ayo kita diskusi. Tetapi proposalnya harus jelas dan akuntabel dan jangan lupa aktivasi publiknya ada,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang tahunan MPR. Dalam pidatonya Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.
“Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.
