Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta mengungkapkan bahwa seharusnya Presiden Jokowi tidak terburu-buru mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara jika masih banyak kekurangan yang harus dikaji ulang.
“Setelah kami baca bahan yang diberikan oleh Bappenas yang berupa Executive Summary Kajian Pemindahan IKN Penentuan Lokasi IKN, masih sangat dangkal dan sempit sehingga belum layak untuk diambil kesimpulan apapun apalagi menjadi alasan memindahkan ibu kota negara sebesar Indonesia,” kata Sukamta di Jakarta, Jumat (27/9).
“Perspektif yang menonjol soal ekonomi itupun dengan angka-angka yang hitungan detailnya hingga saat ini tidak disampaikan kepada Pansus. Misal disebutkan bahwa pemindahan IKN akan berdampak berupa tambahan kepada Real GDP 0,1% hingga 0,2%, bagaimana angka tersebut diperoleh tidak ada penjelasan,” imbuhnya.
Sekretaris Fraksi PKS ini mengatakan setidaknya ada 5 hal yang menjadi catatan dari bahan dari Bappenas. Dimana yang Pertama terkait perkiraan multiple effect pemindahan IKN Bappenas hanya terkait dengan perekonomian, semestinya juga bisa dijelaskan dampaknya terhadap penguatan kinerja politik, sosial, budaya dan hankam.
